HARI GURU NASIONAL 2022

Setelah proklamasi kemerdekaaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perubahan- perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan  saja   tetapi  juga   dalam  bidang

pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan- perubahan yang bersifat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu bangsa dan negara merdeka. Untuk mengadakan  penyesuaian  dengan  cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, maka bidang pendidikan  mengalami  perubahan  dalam landasan idiilnya, tujuan pendiddikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. (Depdikbud.1979:93).

Dalam UUD 1945 dasar dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Maka, dasar dan falsafah inilah yang kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia.Walaupun dalam  periode  1945-1950,  Negara  kita mengalami perubahan UUD, tetapi dasar dan falsafah   negara   tidak   mengalami   perubahan. Oleh karena itulah Pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia. Pada tanggal

29    Desember    1945    badan    pekerja    KNIP

mengusulkan kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, supaya pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru.

Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran baru yaitu:

 

  1. Untuk  menyusun   masyarakat   baru   perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan yang kini berlaku haruslah haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga Negara   yang   mempunyai   rasa   tanggung jawab.
  2. Untuk memperkuat persatuan  rakyat  kita hendaknya  diadakan    satu  macam  sekolah

untuk segala lapisan masyarakat.

  1. Methodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja

agar aktivitas rakyat kita terhadap pekerjaan

biasa berkembang seluas-luasnya. Disamping itu, harus ada perguruan-perguruan pemimpin masyarakat untuk tiap-tiap lapangan usaha yang penting. Untuk keperluan pengajaran orang dewasa ini hendaklah diadakan kantor pusatnya sendiri.

  1. Pengajaran agama   hendaklah   mendapat tempat yang teratur, seksama sehingga tidak

mengurangi kemerdekaan golongan-golongan

SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal. 91-103

 

Kosasih, Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi….

yang   berkehendak   mengikuti   kepercayaan yang dipeluknya.

  1. Madrasah dan pesantren-pesantren yang ada pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan  pencerdasan  rakyat  jelata,

yang sudah berurat berakar dalam masyarakat indonesia, hendaklah mendapat perhatian dan

bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.

  1. Pengajaran tinggi hendaklah diadakan seluas-

luasnya dan jika perlu dengan menggunakan bantuan  bangsa  asing  sebagai  guru  besar. Lain  dari  itu  hendaklah  diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar keluar negeri untuk keprluan Negara.

  1. Kewajiban belajar   dengan   lambat   laun dijalanan dengan ketentuan bahwa dengan tempo yang sesinkat-singkatnya paling lama sepuluh tahun bias berlaku sempurna dan merata.
  2. Pengajaran teknik dan ekonomi  terutama pengajaran pertanian, indusri dan perikanan hendaklah mendapat perhatian istimewa.
  3. Pengajaran kesehatan dan olahraga hendaklah teratur,  sebaik-baiknya   sehingga   terdapat

kemidian    hasil    kecerdasan    rakyat    yang

harmonis.

10.Disekolah  rendah  tidak  dipungut  uang sekolah, untuk sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi hendaklah diadakan aturan pembayaran dan tunjagnangan yang luas. Sehingga soal keuangan jangan menjadi halangan bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu.

Atas usul badan pekerja kemudian Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Mr. Soewandi) membuat Surat Keputusan tanggal 1 Maret 1946

No. 104/Bhg.O untuk membentuk panitia Penyelidik Pengajaran dibawah Ki Hadjar Dewantara dan penulis Soegarda Purwakawatja.

Tugas yang dibebankan kepada panitia ini diantaranya :

  1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah
  2. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang  keperluan   yang   praktis   dan

jangan terlalu berat

  1. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap  sekolah     dan     tiap-tiap     kelas.

(Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.

1979:94-95).

Didalam UUD 1945, dengan jelas dinyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak untuk  mendapatkan  Pendidikan,  adalah  tugas

pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, artinya ialah memberikan kesempatan kepada semua waraga Negara untuk memperoleh Pendidikan. (Tilaar, 2002 :69)

Pendidikan  Nasional  adalah  Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang

Dasar Negara Indonesia 1945 yang berakar pada

nilai-nilai Agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sejarah pendidikan Indonesia zaman kemerdekaan berawal dari Proklamasi Kemerdekaan, dimana Proklamasi Kemerdekaan menimbulkan hidup baru disegala bidangkhususnya di bidang Pendidikan.

Setelah  proklamasi  kemerdekaan  tanggal

17 Agustus 1945, pemerintahan Republik Indonesia segera menunjuk Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Jabatan ini dipegangnya sampai tanggal  14  November  1945,  kemudian  diganti oleh Mr. T.G.S.G. Mulia sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sampai

12 Maret 1946. Kemudian diganti oleh Muhammad Sjafei dari tanggal 12 maret 1946 sampai   dengan   2   oktober   1946.   Kemudian diganti lagi oleh Mr. Suwandi. Pada masa Mr. Suwandi telah dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran  Republik  Indonesia  di  Jogjakarta, yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara merangkap anggota. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan rapat badan pekerja KNIP tanggal 27 Desamber 1945 atas pertimbangan pemerintah, bahwa untuk pembentukan negara dan masyarakat baru perlu diadakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Berdasarkan surat keputusan No. 60 Bhg umum, Menteri Pendiddikan Pengajaran dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 12 Mei 1946 telah mengesahkan anggota penyidik pengajaran Republik Indonesia yang terdiri dari 52 orang anggota.  Anggota  panitia tersebut  diambil  dari semua lapisan dan aliran yang ada mencakup semua   lapangan   dan   tingkatan.   Panitia   ini bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari usia 3 tahun hingga dewasa, atau dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan segala macam coraknya. Soal-soal agama, budi pekerti, budaya, angkatan perang   dan   soal   pendidikan   orang   dewasa menjadi pembicaraan penting dalam rapat-rapat tersebut. Sebagai pedoman kerja panitia menteri Suwandi telah mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:

Kosasih, Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi….

 

SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal. 91-103

  1. Panitia bertugas merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah.
  2. Menetapkan bahan-bahan pengajaran  dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat.
  3. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk

fasilitas, dengan disertai daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang langsung. (Kartodirdjo, dkk. 1975: 263-264).

Pada   tahun   1946   menteri   Pendidikan

Pengajaran   dan   Kebudayaan   (Mr.   Suwandi)

membentuk panitia penyelidik pengajaran yang diketuai   oleh   Ki   Hdajar   Dewantara.   Tugas panitia untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, panitia tersebut mengadakan kongres di dua tempat yaitu kongres pendidikan di Solo (1947) dan kongres pendidikan di Jogjakarta (1949)

Setelah kongres pendidikan di Jogjakarta berakhir pada tahun 1949. Maka bertambahlah bahan-bahan untuk penyusunan Undang-undang pokok pendidikan yang dilakukan oleh panitia. Panitia meresmikan Rencana Undang-undang menjadi  Undang-undang  No.4  tahun 1950 dengan Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (UUPP).

Pada   bulan   Desember   1949,   Republik

Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-undang 1945 diganti dengan konstitusi Sementara Republik Indonesia. Walaupun dasar pendidikan tidak mengalami perubahan, tujuan pendidikannya mengalami perubahan. Pada tanggal 2 April 1950, ditetapkan Undang-undang No.4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk kemudian diundangkan pada tanggal  April 1950 oleh Menteri Kehakiman A. G Pringgodigdo. Undang-undang  tersebut  hanya  berlaku diwilayah Republik Indonesia (sementara) sebagian dari Republik Indonesia Serikat. Dasar pendidikan Nasional dirumuskan sebagai berikut

: Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan azas- azas yang termaktub dalam Pancasila, dan azas

kebudayaan Indonesia. (Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, 1996:88 dan 90).

Dikutip dari jurnal PERJUANGAN ORGANISASI GURU DI MASA REVOLUSI SEJARAH PGRI DI AWAL PENDIRIANNYA – AHMAD KOSASIH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *