Semarang – Kegiatan Edukasi Terkait Informasi Kerja pada Skema Penempatan Non Pemerintah Berbadan Hukum dilaksanakan di Hotel Santika Semarang, Jalan Pandanaran No.116–120, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, pada tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh BP2MI Jawa tengah Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diikuti oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) dari berbagai SMK di wilayah Jawa Tengah, meliputi kabupaten Demak, Pati, Kudus, Semarang Kota, Kabupaten Semarang, Kendal, Batang dan dari disnaker masing masing kabupaten kota. Kegiatan tersebut dibuka oleh bapak Anas S.Ag M.Si dari Dirjen Penempatan BP2MI dan dilanjutkan Laporan kegiatan oleh ibu Endah Dwi listyaningrum, SE, MM sebagai ketua Panitia Kegiatan
Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan informasi yang komprehensif mengenai mekanisme penempatan tenaga kerja pada skema non pemerintah berbadan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelajar SMK mengenai pentingnya proses penempatan yang legal dan terlindungi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperluas wawasan calon tenaga kerja muda. “Kami ingin memastikan setiap peserta memahami jalur penempatan tenaga kerja yang sah, berbadan hukum, dan memberikan perlindungan penuh kepada pekerja,” ujarnya.
Perwakilan BP2MI Jawa Tengah turut menegaskan pentingnya peran BKK dalam mendukung sistem penempatan tenaga kerja yang aman dan profesional. “Melalui BKK, sekolah dapat berperan aktif memfasilitasi siswa agar siap kerja dengan jalur penempatan yang resmi dan sesuai peraturan,” katanya. Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi, mulai dari pemaparan regulasi penempatan tenaga kerja non pemerintah, diskusi interaktif, hingga simulasi proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para peserta, khususnya pengelola BKK dan siswa SMK, dapat menjadi agen informasi yang membantu masyarakat memperoleh pekerjaan secara legal, aman, dan bermartabat, serta memperkuat sinergi antara sekolah, pemerintah, dan lembaga penempatan berbadan hukum.
